IDEALISME PENDIDIKAN, MENUJU MANUSIA MERDEKA

Oleh: Mukayanah

Ki Hadjar Dewantara dan Tamansiswa agaknya telah menjadi ikon utama pendidikan Nasional Indonesia. Sejarah mencatat, bahwa awal pendidikan di Indonesia melalui Tamansiswa sejak 87 tahun yang lalu. Namun pada perkembangannya, pendidikan yang diterapkan sekarang ternyata banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara. Idealisme pendidikan yang ‘seharusnya’ sangat berbeda dengan idealisme pendidikan yang ‘senyatanya’.
Ki Hadjar memandang, bahwa seharusnya pendidikan merupakan media kebudayaan yang tersistem dan harus memerdekakan manusia selaku subjek didik sesuai kodratnya. Menurut Ki Hadjar, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam tumbuhnya peserta didik. Peran guru (atau pamong) hanyalah sebagai fasilitator, dan bukan peran dominan mutlak. Artinya, guru tidak memiliki ‘hak memaksa’ peserta didik untuk menjadi seperti yang mereka inginkan.
Dalam pandangan Ki Hadjar, peserta didik adalah pribadi unik yang masing-masing memiliki bakat dan minatnya. Jadi, tidak seharusnya guru memaksakan para peserta didik mengikuti budaya yang diwariskan, mengikuti ajaran yang sudah jadi. Hal ini sangat bertentangan dengan teori Empirisme yang banyak diyakini beberapa waktu terakhir. Teori ini beranggapan, peserta didik adalah sebuah kertas kosong yang putih bersih. Oleh karena itu, adalah kewajiban guru menulisinya sesuai kehendak sang guru.
Indra Tranggono, pemerhati kebudayaan dan penulis sastra, melalui makalahnya yang disampaikan dalam bedah buku Hari Ulang Tahun Tamansiswa, 3 Juli 2009 lalu, menyebutkan bahwa sesungguhnya Ki Hadjar menginginkan pendidikan yang transformatif, bukan pendidikan yang cenderung menekankan pada sosialisasi. Pendidikan yang transformatif berpotensi dan bertujuan melakukan perubahan jiwa anak dari kondisi tidak merdeka menjadi merdeka, dari kondisi tidak mandiri menjadi mandiri, dari kondisi tidak percaya diri menjadi percaya diri, dari kondisi tidak kreatif menjadi kreatif, dari kondisi ‘kurang beradab’ menjadi beradab.
Sedangkan pendidikan yang menekankan sosialisasi cenderung mendoktrin peserta didik menjadi sekadar makhluk penghafal ilmu pengetahuan atau robot yang patuh. Di dalamnya tidak berlangsung internalisasi pengetahuan dan pengalaman menjadi nilai. Salah satu kegagalan pendidikan kita adalah lebih menekankan sosialisasi daripada transformasi.
Hal senada juga disampaikan oleh Jenderal (purn) Tyasno Sudarto, Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa. Menurutnya, perkembangan arus globalisasi menjadikan manusia Indonesia tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakat dunia, sehingga apa yang diterapkan dalam sistem sekarang merupakan paham asing yang serba materialistis. Pendidikan dipandang sebagai aset berharga yang bisa diperjual-belikan. Tyasno menambahkan, “Pendidikan yang lahir sekarang tidak lagi didasarkan Pancasila, tetapi berdasarkan Konsesus Washington.yang kapitalis, liberalis, dan neokolonialis.”
Memang, pendidikan yang ada saat ini merupakan dampak dari turunan kesepakatan Indonesia dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO), yakni General Agreement On Trade and Service (GATS). Dalam kesepakatan tersebut, pendidikan merupakan salah satu sektor tersier yang akan diliberalisasikan. Pada prinsipnya, perjanjian terbagi dua kategori. Pertama, perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT), dan kedua, perjanjian umum mengenai perdagangan di sektor jasa (GATS). Oleh karena Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut, maka secara otomatis Indonesia wajib tunduk dalam sistem yang mengharuskan negara ini terlibat dalam globalisasi (baca: liberalisasi) pendidikan.
Sedikit mengingat kembali isi pembukaan UUD 1945, bahwa di situ jelas tertulis “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Penjajahan zaman tradisional adalah bentuk penjajahan fisik, tampak. Akan tetapi, sekarang ini yang kita alami bukanlah penjajahan seperti itu. Penjajahan yang sedang kita alami sekarang ini ialah, sebagaimana ungkapan Tyasno Sudarto, penjajahan gaya baru. Penjajah masuk ke negeri ini melalui bidang moral, hukum, politik, ekonomi, budaya, dan sekarang: pendidikan.
Ironis, memang. Pendidikan yang seharusnya fitrah bagi manusia, justru dijadikan alat untuk ‘pemaksaan kehendak’, penanaman jiwa budak istilahnya. Padahal, dengan pendidikan seharusnya masyarakat menjadi manusia yang berjiwa merdeka secara utuh. Baik merdeka secara lahir, secara batin, maupun secara pemikiran. Manusia merdeka yang bebas menyuarakan pendapat. Manusia merdeka yang bebas menjadi dirinya sendiri.
Manusia Indonesia produk pendidikan adalah manusia cerdas yang merdeka dalam upaya menjadi dirinya sendiri. Nonton, niteni, nirokke, nambahi, itulah proses dan pengalaman pendidikan yang memang harus dirasakan oleh peserta didik. Tidak cukup hanya menerima nilai. Pendidikan lebih dari itu, menemukan dan mengkonsepkan nilai yang kemudian ditaati dan dipatuhi. Suatu kata-kata yang prinsipil bagi penyelenggaraan pendidikan ala Ki Hadjar. Atau slogan yang sudah sangat dekat di telinga kita, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Dimana guru berkewajiban membersamai peserta didik, baik di depannya untuk menjadi teladan, di tengah untuk memahami dan menyertai, serta di belakang untuk mendorong dan memotivasi.

Pendidikan Ideal, Menuju Manusia Merdeka
Pendidikan di Indonesia saat ini belum ideal. Sebuah pendidikan seharusnya sesuai dengan kepribadian bangsa, tidak memaksakan kehendak, memerdekakan peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan, pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akal/ilmu/bidang akademik saja, namun juga psikomotor dan afektif. Selain itu, proses pendidikan juga tidak boleh terlepas dari kebudayaan dan seni. Pada kedua hal ini terkandung makna etika dan estetika yang termasuk salah satu faktor penunjang pendidikan.
Pada kenyataannya, pendidikan sama sekali belum menyentuh semua hal di atas. Pendidikan yang ada saat ini tidak berpihak pada kebebasan dan kemerdekaan. Pendidikan yang ada sekarang merupakan pendidikan “robot” yang hanya berorientasi mendengarkan, menghafal data, dan menirukan. Tidak ada internalisasi pengalaman pembelajaran di situ. Kalaupun dewasa ini kerap digembar-gemborkan isu teori pendidikan rekonstruksi sosial maupun pendidikan teknologi yang berbasis kemerdekaan pengalaman pendidikan, namun penerapannya sangatlah jauh berbeda. Salah satunya adalah masih adanya Ujian Akhir Nasional (UAN) secara seragam. Ki Hadjar menuturkan, yang berhak melakukan evaluasi adalah pamong sekolah sendiri. Tidak akan pernah bisa jika evaluasi dilakukan serentak, itupun dengan menyemaratakan soal yang harus dikerjakan.
Maka alangkah tidak bebasnya sekolah pinggiran yang justru memiliki potensi alam yang besar. Peserta didik ‘dipaksa’ untuk memiliki kemampuan dan kompetensi yang seragam satu sama lain. Itupun hanya di bidang yang diujikan. Bagaimana yang tidak? Akhlak, kejujuran, nilai-nilai tanggungjawab, apakah itu tidak penting dibandingkan IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris?
Berdasarkan uraian di atas, cukuplah bukti bagi kita untuk mengatakan pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari idealisme pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara yang pro-kemerdekaan jiwa. Wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: