DEMOKRATISASI DAN PENDIDIKAN KEBERAGAMAN

Oleh: Mukayanah

Isu pendidikan berbasis inklusif sedang marak diperbincangkan. Pendidikan yang mampu melayani semua anak dalam keragaman dan perbedaan, dengan fokus untuk mengoptimalkan potensi anak secara penuh, kini menjadi kecenderungan reformasi pendidikan yang tengah dikembangkan banyak negara. Pendidikan yang berprinsip keberagaman ini menyedot perhatian banyak pihak. Bagaimana mungkin bisa menyatukan siswa dengan berbagai kebutuhan, berbagai latar belakang, berbagai sifat dan keinginan dalam satu wadah satuan pendidikan? Pertanyaan inilah yang kemudian sedang dijawab oleh para pengembang pendidikan inklusif.

Drs. Sutikno, dosen Ketamansiswaan dan Budi Pekerti Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta mengemukakan, landasan pendidikan inklusi adalah sebuah filosofi yang menyatakan, “kelemahan bukanlah suatu kelemahan bila diketahui hal itu merupakan kelemahan. Dan kelebihan bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka hal itu bukan kelebihan.” Hal ini mempertegas pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi yang sama asalkan juga memperoleh kesempatan yang sama. Pendidikan seharusnya tidak diskriminasi dan tidak pilih-pilih.

Akan tetapi, sejak awal beredarnya, isu mengenai pendidikan inklusi menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pendidikan inklusi merupakan pembuktian amanat UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hak pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang tidak mengikat ras, agama, latar belakang, dan sebagainya. Apalagi Indonesia juga merupakan negara multikultural. Berbagai agama, beragam suku, beragam budaya, semua ada di Indonesia. Dengan kebijakan akan diberlakukannya pendidikan inklusi di Indonesia secara menyeluruh pada 2015, berarti pemerintah sedang berusaha mewujudkan pencapaian hak setiap warga memperoleh pendidikan tanpa kecuali. Akan tetapi, di sisi yang lain masyarakat memandang bahwa hak pendidikan yang dimaksudkan dalam UUD 1945 ini hanya diperuntukkan bagi warga negara yang normal, tidak mengalami kecacatan secara fisik dan mental.

Selama berabad-abad lamanya, pendidikan di seluruh dunia telah mendiskriditkan para penyandang cacat. Memisahkan mereka dari pergaulan di masyarakat, mengasingkannya, dan menganggap keterbatasan mereka adalah suatu kesalahan mutlak yang harus mereka tanggung. Seolah mereka disalahkan oleh karena kecacatan mereka.

Selang beberapa waktu, persepsi orang mulai mengalami perubahan. Masyarakat mulai memikirkan, bahwa baik penyandang cacat maupun kaum normal adalah termasuk bagian dari masyarakat tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang sejak awal dipisahkan dari masyarakatnya, diasingkan, diisolasikan selayaknya virus yang berbahaya, akan bisa membaur baik dengan masyarakat bila tidak pernah diajarkan tentang tata pergaulan nyata dalam lingkungannya?

Data yang diadaptasi Direktorat Pembinaan SLB, sampai tahun 2007 tercatat hanya ada 796 sekolah inklusi tingkat TK sampai dengan SMA di Indonesia. Dari total angka tersebut, sekolah inklusi yang paling banyak adalah tingkat SD, yakni sebanyak 648 sekolah. Tingkat SMP maupun SMA jumlahnya semakin sedikit. Itu berarti, dari sejumlah alumni yang lulus dari SD inklusi masih ada sebagian yang tidak tertampung di tingkat SMP. Lantas bagaimana nasib para penyandang cacat yang ingin melanjutkan ke tingkat SMP? Apakah ia harus melanjutkan SMP di sekolah luar biasa?

Melihat fakta tersebut, sudah sepantasnya kita merenung lebih dalam. Selama ini kita hidup di alam demokrasi. Lingkungan yang seharusnya menjamin terwujudnya hak setiap warga negara dan bukan sebaliknya. Demokrasi merupakan perpanjangan suara rakyat. Demokrasi itu salah satu kekuatan kaum minoritas, dimana kedaulatan mereka juga diakui.

Ketika suatu negara memilih untuk menjalankan pemerintahan demokrasi, selayaknya negara tersebut juga siap melaksanakan semua konsekuensinya. Termasuk menjamin hak asasi warga negara tanpa kecuali. Salah satunya hak pendidikan. Hak asasi ini secara tersurat telah dicantumkan di dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945. Bahkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas tertulis bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas) di atas. Pertama, mengenai demokratisasi pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip dalam demokrasi adalah mengutamakan penjaminan hak, termasuk hak dalam pendidikan. Merujuk pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pendidikan seharusnya merupakan media dan bukan tujuan. Pendidikan hanyalah sarana untuk mendapatkan tujuan. Dan tujuan itu tidak lain adalah menjadikan manusia hasil pendidikan sebagai manusia merdeka lahir maupun batin. Tidak terjajah secara ekonomi, fisik, politik, dan sebagainya. Sedangkan pendiskriditan anak didik dengan cara memisahkan pendidikan mereka dengan masyarakat lain merupakan suatu bentuk penjajahan secara mental. Pemisahan pendidikan ini hanya akan membunuh potensi yang ada dalam diri anak didik.

Yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan secara berkeadilan. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, pendidikan merupakan hak. Adalah tidak adil jika satu pihak mendapatkan pendidikan yang layak, sedang pihak lainnya tidak. Bukan keadilan namanya jika setiap orang merasa tidak dihargai satu sama lain. Dan itu yang terjadi dalam pendidikan kita selama ini. Pemisahan antara sekolah umum dan sekolah luar biasa hanyalah salah satu bentuk ketidakadilan. Dan dengan sekolah inklusi, harapan untuk segera merealisasikan penyelenggaraan pendidikan berkeadilan akan segera terpenuhi.

Pendidikan inklusi yang berbasis keberagaman memahami bahwa setiap anak dilahirkan dengan berbagai keunikan dan potensi diri masing-masing. Ada anak yang terlahir normal, ada anak yang “terpaksa” harus dilahirkan cacat. Dalam pendidikan berbasis keberagaman, istilah normal-tidak normal akan hilang seiring dengan proses kebersamaan saling menghargai perbedaan. Pendidikan yang demokrasi dan berkeadilan tidak hanya sekedar wacana. Sudah saatnya kita wujudkan. Sekarang!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: